Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 di Kantor KPU Lombok Timur pada 2 Oktober 2025.
Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Timur
Kehadiran Bawaslu merupakan bentuk tanggung jawab pengawasan agar data pemilih yang ditetapkan benar-benar akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam forum pleno tersebut, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Lombok Timur, Johari Marjan, menyampaikan sejumlah catatan penting. Ia menyoroti pentingnya sinkronisasi data pemilih dengan data kependudukan di Dukcapil, mengingat masih ada data yang berbeda dengan temuan Bawaslu di lapangan.
Johari juga menegaskan bahwa sekitar 20 persen dari saran perbaikan data pemilih merupakan hasil temuan Bawaslu. Menurutnya, hal ini menunjukkan peran aktif Bawaslu dalam memastikan keakuratan daftar pemilih. Ia lantas mempertanyakan apakah data tersebut dapat langsung diperbaiki oleh operator, atau akan menunggu hingga pleno berikutnya.
Selain itu, Bawaslu juga membawa data 300 orang warga yang telah meninggal dunia tetapi masih tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Temuan ini dipandang sangat krusial karena berpotensi menimbulkan persoalan jika tidak segera ditindaklanjuti.
Tak hanya itu, Johari meminta penegasan dari KPU mengenai mekanisme penggunaan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh desa. Menurutnya, penting untuk menyamakan persepsi antara Bawaslu dan KPU agar data pemilih meninggal bisa ditangani dengan tepat.
“Pemutakhiran data pemilih adalah kunci menjaga kualitas demokrasi. Setiap catatan yang kami sampaikan tidak lain demi memastikan hak pilih masyarakat terlindungi dan daftar pemilih benar-benar valid,” tegas Johari.
Dengan kehadiran dan catatan yang disampaikan, Bawaslu Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sehingga pemilu mendatang dapat berlangsung dengan lebih bersih, akurat, dan terpercaya.
Hadir dalam rapat tersebut juga kordiv Hukum Jumaidi, SH menegaskan. Penguatkan koordinasi dengan 3 Sekor utama yaitu Dukcapil, TNI/POLRI agar proses sinkorinasasi data ini berjalan lebih efektif dan efisien.
Ia juga berharap’’ Satu Data ini akan segera terealisasi dengan baik.