Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Lotim Ikuti Seminar Nasional dan MoU yang Diselenggarakan oleh DKPP RI

Pimpinan Bawaslu Lotim

Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Samsul Hadi (baju batik pink bercorak) dan Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Jumaidi (baju batik biru gelap bercorak) sedang mengikuti kegiatan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh DKPP RI.

Lombok Timur - Bawaslu Kabupaten Lombok Timur menghadiri acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) dengan Universitas Mataram dan Universitas Muhammadiyah Mataram pada Selasa (9/6/2026) di Ballroom Universitas Mataram.

Kerja sama strategis ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan, pemahaman dan kesadaran etika kepemiluan guna menjaga serta meningkatkan kualitas demokrasi khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). MoU ditandatangani oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito bersama Rektor Universitas Mataram, Prof. Sukardi dan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Abdul Wahab.

Pimpinan Bawaslu Lotim

Kegiatan dirangkaikan langsung dengan Seminar Nasional yang bertajuk "Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia". Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Lombok Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan etika, profesionalitas, integritas, dan kualitas pengawasan pemilu sebagai kunci utama penyelenggaraan pemilu yang baik dan terpercaya.

Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Lombok Timur, Samsul Hadi menyampaikan bahwa etika merupakan aspek yang melekat dengan pelaksanaan tugas pengawasan pemilu. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh komitmen moral dan integritas setiap penyelenggara dalam menjaga prinsip demokrasi.

“Bawaslu bertanggung jawab untuk memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip luber jurdil. Oleh karena itu, etika penyelenggara pemilu menjadi hal yang wajib untuk menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi,” ujarnya.

Hadir langsung dalam acara tersebut Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Samsul Hadi dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Jumaidi. Adapun kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, penyelenggara pemilu, mahasiswa baik dari Universitas Mataram maupun Universitas Muhammadiyah Mataram, hingga media massa.

Penulis : Debora

Foto : Dul