Perkuat Tata Kelola Organisasi, Bawaslu Lotim Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II

Lombok Timur - Bawaslu Kabupaten Lombok Timur menggelar Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Divisi Triwulan II sekaligus Penyampaian Laporan Penggunaan Anggaran APBN Tahun 2026 di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, Senin (13/7/2026) kemarin. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Timur dan dihadiri seluruh Anggota Bawaslu, Kepala Sekretariat, para Kepala Subbagian, Koordinator Subbagian, Bendahara, serta staf sekretariat.

Rapat tersebut menjadi forum evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program kerja, capaian indikator kinerja utama (IKU), pelaksanaan konsolidasi demokrasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia organisasi (SDMO), kehumasan, hingga efektivitas penggunaan anggaran. Melalui evaluasi tersebut, Bawaslu Lombok Timur berkomitmen membangun tata kelola organisasi yang semakin terencana, terukur, akuntabel, dan profesional.

Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Timur menekankan pentingnya perencanaan program yang terdokumentasi dengan baik agar seluruh aktivitas kelembagaan dapat dipantau dan dievaluasi secara optimal.

"Setiap kasubbag harus menyampaikan rencana program kerja secara tertulis kepada pimpinan. Laporan triwulan dan laporan kegiatan juga harus diterima sebelum rapat sebagai bahan evaluasi. Bahkan kegiatan non-budgeting tetap harus didokumentasikan secara tertulis agar seluruh aktivitas kelembagaan dapat diketahui, dipantau, dan dievaluasi bersama," tegas Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Timur.

Selain itu, Ketua juga mendorong agar pengawasan Bawaslu tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih substantif, khususnya dalam meningkatkan kualitas dan akurasi data pemilih.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran menegaskan bahwa keberhasilan organisasi harus diukur melalui indikator yang jelas sehingga seluruh program memiliki target capaian yang dapat dievaluasi secara objektif.

"Evaluasi membutuhkan alat ukur. Sejak awal seluruh program harus direncanakan secara sistematis, dipisahkan antara program utama dan program tambahan, baik yang didukung anggaran maupun non-anggaran. Dengan demikian pimpinan memiliki instrumen untuk mengontrol capaian kinerja secara berkala dan memastikan seluruh program berjalan sesuai target," ujarnya.

Ia juga mengusulkan agar Bawaslu memiliki agenda besar tahunan dalam menetapkan program prioritas lembaga sehingga seluruh divisi memiliki arah kerja yang sama.

Sementara itu, Koordinator Divisi SDM Organisasi menekankan pentingnya keterbukaan Indikator Kinerja Utama (IKU) kepada seluruh jajaran serta penguatan budaya evaluasi dan komunikasi internal.

"IKU harus dipahami seluruh staf karena pencapaiannya tidak mungkin hanya dilakukan oleh pimpinan. Selain itu, kegiatan konsolidasi demokrasi perlu menjadi gerakan bersama yang terjadwal dengan memetakan lembaga-lembaga prioritas sehingga pelaksanaannya lebih terarah dan berkelanjutan," jelasnya.

Ia juga mendorong penguatan strategi kehumasan melalui penyusunan konten edukatif berbasis analisis statistik media sosial agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat semakin efektif.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa menekankan pentingnya keseragaman langkah dalam pelaksanaan konsolidasi demokrasi.

"Saya menyarankan seluruh pimpinan melakukan konsolidasi demokrasi secara bersama-sama. Dengan hadir sebagai satu kesatuan lembaga, penyampaian pesan kepada para pemangku kepentingan akan lebih seragam, kuat, dan mencerminkan soliditas Bawaslu," ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa pada masa non-tahapan pemilu, konsolidasi demokrasi menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kelembagaan dengan partai politik maupun berbagai elemen masyarakat.

Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas menekankan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus menjadi agenda yang berkelanjutan untuk memperkuat kualitas pengawasan dan administrasi kelembagaan.

"Peningkatan kapasitas tidak hanya berorientasi pada aspek teknis pengawasan di lapangan, tetapi juga harus menyentuh kemampuan staf dalam menguasai tata kelola administrasi secara benar yang juga sama pentingnya. Dengan kesiapan SDM yang baik, Bawaslu akan lebih siap menghadapi tahapan pemilu maupun pemilihan yang akan datang," pungkasnya

Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Timur menyampaikan bahwa sekretariat berperan sebagai support system yang mendukung pelaksanaan kebijakan pimpinan sehingga diperlukan koordinasi yang semakin erat antara divisi dan sekretariat.

"Sekretariat akan mengoptimalkan dukungan terhadap seluruh program pimpinan. Untuk itu diperlukan komunikasi yang intensif, penyampaian kebijakan secara jelas kepada sekretariat, serta penyusunan program yang tertata agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel," ujarnya.

Rapat juga menghasilkan sejumlah tindak lanjut strategis, di antaranya penyusunan kalender program tahunan, penguatan implementasi IKU, peningkatan kapasitas SDMO, pengembangan konten edukasi kehumasan yang lebih substantif, optimalisasi program Konsolidasi Demokrasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta penguatan tata kelola administrasi dan penganggaran.

Melalui rapat evaluasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, memperkuat koordinasi internal, serta menghadirkan program-program yang berdampak nyata dalam mendukung pengawasan pemilu dan penguatan demokrasi di Kabupaten Lombok Timur.