Johari Marjan Hadiri Penyusunan Peta Kerawanan

Selong - Koordinator Divisi Pencegaha, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, Johari Marjan, didampingi Kepala Sub Bagian (Kasubag) dan dua (2) orang staf menghadiri kegiatan Rapat Penyusunan Peta Kerawanan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang digelar oleh Bawaslu Provinsi NTB pada hari Jumat kemarin (21/6) di ruang rapat Bawaslu NTB, Sabtu (22/6/2024)

Pemetaan kerawanan dengan data akurat dan aktual merupakan menjadi langkah strategi dalam melakukan pencegahan terhadap potensi kerawanan pelanggaran pada pemilihan serentak tahun 2024 serta fokus pengawasan yang dilakukan Bawaslu akan tepat sasaran.

Penyusunan peta kerawanan dilakukan dengan benar, akurat, dan berdasarkan data ril yang dimiliki oleh masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai referensi meminimalisir timbulnya potensi pelanggaran dengan pencegahan dan pengawasan yang maksimal. Hal itu disampaikan oleh, Hasan Basri, Anggota Bawaslu Provinsi NTB

“Meskipun berbasis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024, namun tidak menutup kemungkinan adanya kerawanan-kerawanan baru yang belum masuk pada IKP yang sudah dirilis, karena dinamika tahapan Pemilihan dan Pemilu itu berbeda,” ujar Hasan.

Beliau menambahkan, pentingnya bagi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyusun peta kerawanan secara akurat dan harus berdasarkan data ril dan kondisi aktual masing-masing daerah.

“IKP menjadi rujukan banyak pihak untuk melihat dinamika pada setiap tahapan, bukan hanya Bawaslu. Bagaimana kondisi ril dan aktualnya di lapangan, harus tergambar, dan dari situ kita akan menyusun langkah mitigasi, disitulah fungsi utama pencegahan kita dilakukan, untuk mencegah kerawanan terjadi,” tegas Hasan.

Hasan juga menekankan kepada jajarannya untuk melihat dan mencermati kembali nilai lokalitas di setiap Kabupaten/Kota, dan melakukan identifikasi apakah dari hal tersebut berpotensi menjadi kerawanan terhadap tahapan Pemilihan atau tidak.

“Setiap daerah pasti punya keunikan tersendiri, seperti kebiasaan masyarakatnya, atau mungkin di Kabupaten Sumbawa Barat yang terdapat tambang, bisa diidentifikasi lagi apakah bisa menjadi kerawanan atau tidak, karena kalau bisa menganalisis dengan tepat, bisa memperkaya pandangan kita, dan bisa dibuatkan langkah mitigasinya,” imbuhnya.

Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penjelasan teknis penyusunan peta kerawanan oleh staf sekretariat Bawaslu NTB, serta sesi diskusi untuk menyamakan persepsi tentang peta kerawanan tersebut.

(Qod)