Bawaslu Provinsi NTB Pra Reviu Anggaran Hibah

Selong - Ketua (Suaidi Mahsun) dan Kepala Sekretariat (Junaidi) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur menghadiri kegiatan Pra Reviu Anggaran Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024 Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertempat di Raja Hotel Kuta Mandalika Lombok Tengah, Selasa (28/5/2024).

Kegiatan pra reviu anggaran hibah dibuka secara resmi oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTB (Lalu Ahmad Yani) dengan didampingi Kepala Bagian Hukum Bawaslu Provinsi NTB, Perwakilan Inspektorat Bawaslu RI, dan Kabid BPKAD Pemerintah Provinsi NTB, serta Ketua, Kasek, dan Staf Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTB yang menjadi peserta aktif pada egenda tersebut.

Adapun tujuan terlaksananya kegiatan pra reviu anggaran hibah pilkada dalam rangka singkronisasi penggunaan anggaran berdasarkan pedoman dan peraturan lainnya serta ppertanggungjawaban dalam pelaporan, sehingga Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota akan fokus pelaksanaan pengawasan proses tahapan pemilihan Kepala Daerah dari tersedianya anggaran hibah.

Adapun Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTB, Lalu Ahmad Yani, beliau menyampaikan pra reviu anggaran hibah ini sangat penting dibahas dan penyelenggara (Bawaslu) di NTB terkait dengan anggaran hibah, beliau bangga dengan penerimaan hibah sudah tuntas semua dan mengucapkan rasa rasa terima kasih kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota atas kerjasamanya.

"Anggaran hibah baik Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota sudah clear dan saya sedikit berbangga dari laporan provinsi-provinsi lain atas batas akhir penerimaan dana hibah karena pada saat saya mengikuti via zoom dengan Kementerian Dalam Negeri saya laporkan NTB sudah tuntas" Katanya saat membuka kegiatan

Lanjut Miq Yani, keberadaan ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam kegiatan pra reviu ini sangat signifikan mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi, sehingga sekretariat tidak berjalan sendiri dan bagaimana komisioner tau mekanisme dalam pencairan agar bisa saling menjaga kepercayaan untuk melangkah melaksanakan tugas masing-masing.

Beliau juga berharap, Bawaslu sekarang ini mendapat penghargaan dari KPPN terhadap transaksi digital, oleh karena itu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mempertahankan transaksi non tunai tersebut dengan tujuan dapat meminimalisir suatu hal yang bertentangan.

Rundown kegiatan yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 28 - 29 Mei 2024, Kasek Provinsi meminta kepada perwakilan pulau Lombok dan perwakilan pulau Sumbawa untuk mempresentasikan RAB-nya, dan pada pukul 13.00 wita pra reviu anggaran hibah pilkada serentak tahun 2024 dengan inspektorat Bawaslu RI untuk singkronisasi penggunaan anggaran hibah menuju ketepatan sasaran dan persamaan frekuensi.
(Humas Bawaslu Lotim)