Bawaslu Lotim Sudah Menjadi Satker

Kepala Sekretariat, Junaidi, mengungkapkan pada tanggal 4 Oktober yang lalu Bawaslu Kabupaten Lombok Timur sudah di SK kan tentang beralihnya status menjadi Satuan Kerja (Satker) sehingga  pengelolaan keuangan tidak lagi bergantung pada Bawaslu Provinsi NTB atau sudah bisa mengurus rumah tangga sendiri di Lembaga Bawaslu Kabupaten Lombok Timur.

"Pertaggal 4 Oktober kalo tidak salah Bawaslu Lombok Timur sudah beralih statusnya menjadi satker artinya sudah bisa mengurus rumah tangganya sendiri tanpa melalui Provinsi" Ungkapnya di kegiatan Rapat Evaluasi Dukungan Administrasi dan Kesekretariatan Pada Pemilu Tahun 2024 di Aula Hotel Green Orry Inn Tetebatu Selatan Kecamatan Sikur.

Kegiatan tersebut melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTB dengan dihadiri oleh Erwin Suryanto, KPPN Selong dan Sekretariat Bawaslu Provinsi NTB dengan dihadiri oleh Korsek dan satu orang staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lombok Timur.

Dari sepuluh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTB sebelumnya ada dua Bawaslu yang Satker yaitu Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah, kemudian disusul oleh empat (4) Kabupaten yaitu Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, dan Kabupaten Bima.

"Provinsi yang mengusulkan yang merencanakan kita dapat bagian dari 10  Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat 2 sudah satker 2 tahun lalu Kabupaten Lombok Tengah dengan Kota Mataram dan yang kemarin 4 penambahan Kabupaten" Katanya Pak. Jun sapaan akrabnya.

Sebagai Satker akan merencanakan dari awal apa saja yang menjadi kegiatan/program kerja Bawaslu Kabupaten Lombok Timur di Tahun berikutnya (2025), untuk bulan November ini Lombok Timur sendiri sudah memisahkan anggaran dari Provinsi sehingga berhubungan lansung dengan KPPN dan pertanggungjawaban lansung ke Pusat.

Sekretraita Bawaslu Kabupaten Lombok Timur melakukan evaluasi baik Kabupaten dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan dalam mendukung kerja Panwaslu Kecamatan dalam pemilu 2024 baik dari segi penanggungjawaban keuangan beserta bukti dukung.

"Kita akan evaluasi dukungan administrasi dan sekretatiat pada pemilu yang lalu bukan pilkada baik dari segi pertanggungjawaban keuangan beserta bukti dukung, bukti dukung itu laporan kegiatan  dan laporan keseluruhan" Jelasnya

Lebih lanjut Kasek berharap kepada pengelola keuangan Sekretariat Panwaslu Kecamatan untuk lebih teliti dalam pertanggungjawaban keuangan tetap menjaga keharmonisan dengan komisioner Panwascam.

"Alhamdulillah pada pilkada 2024 laporan keuangan sudah semakin baik dan semakin harmonis, mohon teman-teman kesekretariatan Panwascam untuk lebih teliti dalam pertanggungjawaban" Pungkasnya.