Bawaslu Lotim Konsoldem dengan DPC PPP, Dorong Update Data Partai Di SIPOL dan Memperhatikan Putusan MK Keterwakilan 30% Perempuan

Lombok Timur — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur terus memperkuat konsolidasi demokrasi (konsoldem) bersama pengurus partai politik. Kali ini, Ketua dan anggota Bawaslu Lombok Timur melakukan kunjungan silaturahmi dan konsolidasi demokrasi ke DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lombok Timur, Rabu (12/8).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Bawaslu membangun komunikasi dan sinergi dengan partai politik, khususnya dalam menghadapi berbagai tahapan serta dinamika kepemiluan.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, Samsul Hadi, mengatakan, kunjungan tersebut tidak hanya bertujuan untuk bersilaturahmi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi demokrasi bersama partai politik.

“Tujuan kedatangan kami ini ingin bersilaturahmi, sekaligus melakukan konsolidasi demokrasi. Kami juga ingin saling mengingatkan dan mengimbau teman-teman partai untuk memperhatikan update pemutakhiran data kepengurusan partai di aplikasi SIPOL,” ujar Gus Cung sapaan akrabnya ketika membuka diskusi di ruang Ketua Pengurus DPC PPP Lotim. 

Selain pemutakhiran data kepengurusan, Gus Cung juga menyoroti pentingnya partai politik memperhatikan ketentuan mengenai keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan legislatif sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026.

Ia mengingatkan bahwa ketentuan terkait keterwakilan perempuan sebesar 30 persen memiliki konsekuensi yang harus menjadi perhatian partai politik.

“Sesuai dengan keputusan MK tentang kuota keterpenuhan 30 persen perempuan. Dulu ada larangan, tetapi tidak ada hukuman. Sekarang ada larangan dan ada hukuman,” katanya.

Menurut Gus Cung, pemahaman terhadap regulasi menjadi hal penting bagi partai politik agar seluruh proses politik dan kepemiluan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Bawaslu tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga ingin membangun kolaborasi dengan seluruh peserta pemilu dan partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Kami ingin berkolaborasi dengan partai, karena pengawas pemilu dengan partai merupakan satu kesatuan, yaitu menjaga dan menegakkan demokrasi yang lebih baik,” tambahnya.

Bawaslu Lombok Timur berharap konsolidasi demokrasi yang dilakukan secara berkelanjutan dengan partai politik dapat memperkuat komunikasi, mencegah potensi pelanggaran sejak dini, serta mendorong terciptanya proses demokrasi yang semakin berkualitas dan berintegritas di Kabupaten Lombok Timur.