Bawaslu Lombok Timur Gelar Konsolidasi Demokrasi Bersama DPD Partai Gelora

Lombok Timur — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur, Suaidi Mahsun, melakukan kunjungan dalam rangka konsolidasi demokrasi ke Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelora Kabupaten Lombok Timur, Kamis (1/10).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Bawaslu Lombok Timur memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan partai politik, sekaligus mendorong terciptanya pemahaman bersama terkait aturan dan tahapan kepemiluan.

Dalam kunjungan tersebut, Suaidi Mahsun didampingi Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran (PP), Data dan Informasi, Jumaidi. Turut hadir Kasubbag Hukum, Humas, Data dan Informasi (Datin), Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, serta empat orang staf.

Jumaidi mengatakan, konsolidasi demokrasi merupakan salah satu langkah pencegahan yang dilakukan Bawaslu untuk membangun kesamaan persepsi dengan partai politik terkait regulasi kepemiluan.

“Agenda konsolidasi demokrasi ini tentu bagian dari pencegahan. Kami mengimbau partai politik untuk menyamakan persepsi tentang aturan-aturan pemilu, sehingga ke depan tidak terjadi potensi-potensi sengketa administrasi,” ujar Jumaidi.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Lombok Timur, Suaidi Mahsun, mendorong partai politik untuk turut berperan aktif dalam mencermati dan mengawal data pemilih, khususnya di masing-masing daerah pemilihan (dapil).

Menurutnya, pemutakhiran data pemilih perlu menjadi perhatian bersama karena terdapat berbagai dinamika kependudukan yang dapat memengaruhi data pemilih.

“Ke depan, partai politik harus aktif berpartisipasi untuk sama-sama mencermati data pemilih di setiap dapil. Pemilih kita memiliki beragam permasalahan, di antaranya ada yang meninggal dunia, berada di luar negeri, pindah masuk, pindah keluar, dan lain sebagainya,” pungkas Suaidi.

Melalui konsolidasi tersebut, Bawaslu Lombok Timur berharap komunikasi dengan partai politik dapat terus diperkuat. Kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dinilai penting untuk mendukung proses demokrasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.