Bawaslu Lombok Timur Ajak Pemilih Pemula Awasi Pemilu Melalui Program Goes To School

Lombok Timur — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif melalui program “Bawaslu Lombok Timur Goes To School” di Madrasah Aliyah (MA) Ruwaq Al-Azhar NW Gunung Ulang, Desa Pandan Dure, Kecamatan Terara, Senin (24/8/2026).

Kegiatan tersebut menyasar kalangan pelajar, khususnya pemilih pemula, sebagai upaya meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai demokrasi, pemilu, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Dalam sosialisasi tersebut, Bawaslu Lombok Timur menekankan bahwa demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menggunakan hak konstitusionalnya dalam menentukan pemimpin melalui pemilihan umum.

“Demokrasi itu berbicara tentang kepentingan dan kewajiban. Demokrasi memberikan hak konstitusional kepada rakyat untuk memilih, dari rakyat dan untuk rakyat,” katanya Johari Marjan ketika menyampaikan pemahaman kepada semua siswa /i  MA Ruwaq Al-Azhar NW Gunung Ulang di Musolla.

Ia menjelaskan, demokrasi di Indonesia salah satunya diwujudkan melalui pemilihan umum dengan sistem pemungutan suara. Setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan satu suara dalam menentukan pilihan politiknya.

“Demokrasi di Indonesia itu menggunakan alat yang namanya pemilu (pemilihan umum), menggunakan voting, satu orang satu suara. Tetapi untuk menggunakan hak suara itu ada panitianya. Dalam pemilu itu ada penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP,” ujarnya.

Menurut Marjan, ketiga lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas menyelenggarakan tahapan pemilu secara teknis, sementara Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu maupun peserta pemilu. Adapun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki fungsi menjaga dan menegakkan kode etik penyelenggara pemilu.

“KPU itu bertugas sebagai penyelenggara teknis, mempersiapkan segala kebutuhan pemilu. Kalau Bawaslu adalah melakukan pengawasan, salah satunya mengawasi penyelenggara teknis dan peserta pemilu,” tandas Marjan.

Ia menambahkan, keberadaan pengawas dalam pemilu menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pengawas itu fungsinya sebagai kontrol supaya kita disiplin menjalankan aturan. Sehingga dalam pemilu itu perlu pengawasan agar pekerjaannya terukur berdasarkan regulasi,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Marjan juga mengingatkan para pelajar mengenai bahaya politik uang (money politics) dalam pemilu. Praktik tersebut tidak hanya dapat merusak kualitas demokrasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

“Salah satu indikator korupsi itu adalah adanya politik uang. Ketika ada orang membayar suara, maka hak masyarakat yang seharusnya digunakan secara bebas justru dipengaruhi oleh uang. Itu dampak dari membayar suara, dan itu tidak boleh. Dalam pemilu, hal tersebut dapat dikenakan pidana pemilu,” jelasnya.

Bawaslu Lombok Timur mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda dan pemilih pemula, untuk tidak hanya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, tetapi juga turut mengambil bagian dalam pengawasan pemilu.

Keterlibatan pemilih pemula dalam pengawasan partisipatif diharapkan dapat mendorong terciptanya pemilu yang jujur, adil, berintegritas, dan demokratis, sekaligus membangun kesadaran generasi muda untuk menolak politik uang, pelanggaran pemilu, serta berbagai bentuk praktik yang dapat mencederai demokrasi.

Melalui program “Bawaslu Lombok Timur Goes To School”, Bawaslu berharap edukasi kepemiluan dapat semakin dekat dengan generasi muda sehingga mereka mampu menjadi pemilih yang cerdas sekaligus bagian dari masyarakat yang aktif mengawal proses demokrasi.